Tulang Bawang – Bambang Sumantri, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tulang Bawang, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, aspirasi warga Dusun 3 terkait pembangunan infrastruktur tiang listrik oleh PT PLN telah diabaikan meski sudah diajukan hingga tiga kali.
Bambang menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan permintaan mendesak warga Dusun 3 untuk memenuhi kebutuhan listrik yang dinilai sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun berkali-kali mengajukan proposal, pihak PLN tidak merespons secara memadai.
“Sebagai wakil dari masyarakat, saya sudah berusaha mengajukan tiga kali permintaan terkait tiang listrik, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” kata Bambang. (Jum’at 20 September)
Selain itu, ia mengungkapkan rasa kecewa karena merasa diabaikan oleh pihak pemerintah daerah. Dia merasa bahwa jabatannya sebagai ketua organisasi tidak diakomodasi dengan baik dalam hal koordinasi proyek-proyek pembangunan di daerahnya. Bambang juga menyebut adanya proyek-proyek yang mengatasnamakan dirinya tanpa persetujuan.
“Bukan hanya PLN yang tidak merespons, tapi saya juga merasa tidak dilibatkan dalam proyek-proyek yang dijalankan di kampung. Nama saya sering disebut, tapi saya tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya,” tambahnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik. Bambang menegaskan, pihaknya akan terus berjuang demi warga Dusun 3 hingga permintaan mereka dipenuhi.
Menanggapi hal ini, salah satu pejabat terkait, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa proses pengajuan permintaan seperti ini memerlukan waktu karena harus melalui beberapa tahapan, termasuk kajian kelayakan dan alokasi anggaran. Ia juga menyebut bahwa proses tersebut kadang-kadang terhambat oleh kendala administratif atau teknis yang berada di luar kendali pemerintah daerah.
“Membangun infrastruktur seperti ini memerlukan kajian teknis yang mendalam, dan ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab penundaan,” jelasnya.
Kasus ini juga menyoroti permasalahan komunikasi antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat. Bambang berharap ada perbaikan dalam pola koordinasi antar-instansi agar persoalan seperti ini tidak berlarut-larut. Sebagai tokoh masyarakat, dia merasa tanggung jawabnya untuk menyuarakan kepentingan warganya belum sepenuhnya didengar.
Protes serupa terkait pelayanan PLN juga pernah terjadi di berbagai daerah lainnya. Beberapa di antaranya terkait pengadaan proyek infrastruktur yang dinilai tidak transparan atau tidak merata. Namun, pemerintah pusat telah berjanji untuk memperbaiki pelayanan kelistrikan di daerah-daerah pelosok, termasuk di Tulang Bawang, demi pemerataan pembangunan nasional.(OingSaputra)
