Sketsapost.net | KOTA METRO — Fraksi gabungan Partai Golkar, Demokrat, dan PKB DPRD Kota Metro memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Metro sepanjang 2025.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro, Senin (20/4/2026), saat fraksi gabungan menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara fraksi gabungan, Sutikno, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat sejumlah program yang pelaksanaannya belum memberikan hasil maksimal sehingga perlu dievaluasi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penanganan banjir. Fraksi gabungan menilai pembangunan drainase di Kota Metro belum dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, terutama dalam menghubungkan sistem saluran dari kawasan hulu hingga hilir.
“Saluran drainase saat ini cenderung berdiri sendiri dan belum saling terhubung antar ruas jalan,” ujar Sutikno.
Ia menilai pola pembangunan seperti itu dapat menyebabkan persoalan genangan terus berulang. Selain berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, sistem drainase yang tidak terintegrasi juga dikhawatirkan memunculkan persoalan antarwilayah.
Sutikno mencontohkan pembangunan drainase di Jalan Al Muttaqin 2, Kelurahan Mulyojati. Menurutnya, pembangunan infrastruktur semestinya didasarkan pada kajian dan perencanaan yang matang, bukan hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan.
Selain drainase, persoalan kondisi jalan juga masuk dalam daftar evaluasi fraksi gabungan. Sejumlah ruas jalan di Kota Metro masih mengalami kerusakan dan belum mendapatkan penanganan optimal.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya dikeluhkan masyarakat, tetapi juga kerap menjadi perbincangan di media sosial.
“Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan kendaraan,” katanya.
Fraksi gabungan meminta pemerintah menjadikan perbaikan jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan juga dinilai penting agar jalan yang telah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
Persoalan penerangan jalan umum (PJU) turut mendapat perhatian. Fraksi gabungan menilai pelayanan PJU masih perlu diperbaiki, terutama menyangkut lampu yang tidak berfungsi, minimnya penerangan di sejumlah lokasi, serta pemeliharaan yang belum optimal.
“Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat, terutama pada malam hari,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah diminta melakukan pemeriksaan PJU secara rutin, mempercepat perbaikan lampu yang mengalami kerusakan, serta mengganti komponen yang sudah tidak layak.
Sementara di bidang kesehatan, fraksi gabungan menyoroti persoalan stunting. Berdasarkan catatan yang disampaikan dalam pandangan umum, prevalensi stunting di Kota Metro pada 2025 berada di angka 14,8 persen.
Fraksi gabungan meminta penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Program pencegahan dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor agar penurunan angka stunting dapat berlangsung secara konsisten.
Fraksi Golkar, Demokrat, dan PKB berharap berbagai catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Metro untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakat. (ADV)
